Aku dan Golkar

Masih dalam suasana pesta demokrasi, dipenghujung hingar bingar pemilihan presiden, aku kumpulkan serpihan kenangan tentang politik dimasa lalu, sepanjang yang dilihat, dirasa, sebatas yang mampu kupahami dan kuingat.  Terutama tentang Golkar, penguasa Indonesia selama tiga dekade. 

Aku anak Orde Baru, dilahirkan saat Indonesia gencar membangun, dibawah komando Bapak Pembangunan yang dibantu oleh Kabinet Pembangunan.  Pembangunan dirancang dalam REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Setiap Repelita dieksekusi oleh satu angkatan Kabinet Pembangunan.  Ada 6 Pelita sepanjang Pak Harto berkuasa, kalau tidak salah. Maka, ada Kabinet Pembangunan 1 sampai 6.  Wakil Presiden dan kabinet berganti setiap lima tahun, tapi presidennya tetap Pak Harto.  Ada juga beberapa menteri yang bertahan lintas kabinet, beberapa yang kuingat Emil Salim, Sudharmono, BJ Habibie dan tentu saja sang legenda, Harmoko.

Sejak Pemilu 1971, partai politik hanya ada tiga, bahkan salah satunya tidak mau disebut partai, tapi golongan. Sebutan berbeda, esensi sama.  Ketiganya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).  Disetiap Pemilu, nomor urut mereka selalu sama, PPP 1, Golkar 2 dan PDI 3.

Menang Mutlak

Sepanjang kurun Orde baru, Golkar adalah penguasa dengan kemenangan mutlak disetiap Pemilu, PPP selalu nomor dua dan PDI paling buncit.  Ada sedikit sekali kejutan, misalnya ketika PPP dibawah kepemimpinan HJ Naro menjadi pemenang Pemilu di DKI Jakarta, aku lupa pastinya, apakah Pemilu 1977 atau 1982.

Pemilu 1977 sangat istimewa bagi keluarga kami sehingga kami selalu ingat tanggalnya dengan tepat, 2 Mei 1977 karena pagi harinya Ibu melahirkan adikku Meli.  Hari itu Ibu tidak ikut nyoblos, tapi konon suaranya ada dalam rekapitulasi, untuk Golkar.

Sebagai penguasa, Golkar sungguh menguasai seluruh ruang kehidupan.  Semua Kepala Daerah dan kepala kantor pemerintahan adalah pengurus Golkar di daerah masing-masing.  Semua menteri Kabinet Pembangunan adalah fungsionaris Golkar tingkat pusat. Semua pegawai negeri adalah anggota Golkar, dilarang keras membelot.  Konon, meski Pemilu berasas LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), pegawai negeri yang nyoblos selain Golkar pasti akan ketahuan. Entah iya, entah tidak.  Dan karir abdi negaranya dipastikan mentok.

Ibuku seorang guru SMP didusun kami dan pegawai negeri.  Ikhlas atau tidak ia memilih Golkar disepanjang kurun itu.  Satu tanteku dan tiga paman juga pegawai negeri.  Tante yang lain ibu rumah tangga, tapi suaminya guru dan pegawai negeri.  Jadilah kami Keluarga Besar Golkar.

Adapun Abak, 'tukang' segala macam itu, bukan pegawai negeri dan bukan loyalis Golkar.  Dengan siaran radio BBC London sebagai sumber informasinya setiap hari, ia cenderung berfikiran terbuka.  Ia mengikuti perkembangan politik dunia dan cenderung kritis terhadap pemerintah Orde Baru.  Tak pernah ia secara terbuka membocorkan pilihan didalam bilik TPS (Tempat Pemungutan Suara), tapi kuat dugaanku ia mencoblos PPP di setiap Pemilu.

Golkar berhasil menancapkan doktrin pembangunannya ke fikiran seluruh rakyat dan selanjutnya menguasai emosi semua orang.  Kala itu, bagi orang biasa seperti kami Golkar adalah satu-satunya penggerak roda pembangunan dan kemajuan yang sedang bergulir kencang.  Entah apa jadinya Indonesia tanpa Golkar, mungkin tetap terpuruk dalam lumpur ketertinggalan atau mungkin terpecah belah lalu jatuh kembali kedalam penjajahan bangsa asing.  

Sementara dua partai politik lainnya tidak lebih dari pengganggu yang suka berisik.  Mereka tidak berperan bersama rakyat membanting tulang membangun negeri, melainkan sibuk mengkritik dan menentang pemerintah kami. Sungguh kumpulan orang-orang tak berguna.  Demikian cara pandang anak bangsa yang lugu yang telah tercuci otaknya oleh proganda dan informasi seragam dari sumber yang sama, setiap hari.  Menyedihkan benar, sebagian besar rakyat terperangkap dalam pemahaman yang salah dan halusinasi.  Rakyat diajarkan bertoleransi dalam beragama, tetapi perbedaan pandangan politik dari penguasa dianggap suatu tabu dan hal dahsyat yang berbahaya.  Loyalis partai Nomor 1 dan 3 terkucilkan.  Keluarga dan handai taulan mereka tidak mendapat kesempatan menjadi pegawai negeri.  Yang sudah sempat menjadi pegawai negeri, karirnya jalan ditempat. Terlaaluuu...!

Dua Puluh Ribuku Dirampoknya

Adapun persentuhan pertamaku dengan Golkar terjadi tahun 1992, saat kelas 2 SMA.  Suatu hari kabar gembira tiba di sekolah, aku berhasil mendapat beasiswa Golkar, besarnya Rp 200,000 (dua ratus ribu rupiah).  Wow...jumlah yang sangat besar bagi kami. Uang itu harus dijemput sendiri oleh penerima ke kantor Golkar kabupaten kami.  Pada hari yang ditentukan, aku berangkat menuju kantor Golkar, dibonceng oleh Pak Mudiyum Hasan dengan motor Hondanya.  Pak Mudiyum adalah guru PMP yang juga pembina OSIS.  Aku waktu itu Ketua OSIS hehehe....  Kebetulan hari itu tidak ada ada kegiatan belajar mengajar, minggu tenang menanti pembagian rapor.

Setiba di kantor Golkar, ternyata sudah ada beberapa siswa sekolah lain yang juga mengambil beasiswa.  Uang beasiswa diserahkan secara tunai oleh seorang petugas yang duduk dibelakang sebuah jendela.  Kami dipanggil satu persatu ke jendela itu untuk mengambil uang dan menandatangani tanda terima.  Tiba giliranku, aku disodorkan daftar nama penerima beasiswa dimana aku harus membubuhkan tanda tangan di sebelah kanan namaku.  Sementara itu sang petugas menghitung uang yang akan dipindahtangankan kepadaku.  Begitu uang itu mendarat ditanganku, aku menghitungnya kembali, dan ternyata jumlahnya hanya Rp 180,000.  

"Pak, ini jumlahnya seratus delapan puluh ribu, kurang dua puluh ribu", kataku kepada petugas.  "Dua puluh ribu untuk administrasi", jawabnya ringan.  "Tapi surat yang saya terima dari Golkar dan juga daftar penerima yang baru saya tanda tangani tidak menyebutkan ada uang administrasi, pak", kudebat dia.  Kali ini sang petugas tidak membalas dengan kata-kata, tetapi dengan sorot mata tidak senang.  Aku lalu mengalihkan pandangan ke Pak Mudiyum yang duduk tidak jauh, ia memberi isyarat gelengan dan raut muka seolah menyarankan agar aku tidak ngotot memperpanjang persoalan.  "Terima kasih, Pak", kataku kepada petugas dan segera meninggalkan jendela itu dengan gerutu dalam hati "Sialan, dua puluh ribuku dirampoknya".

Meski kecewa dengan potongan dua puluh ribu itu, sebelum kembali ke sekolah kami mampir disalah satu rumah makan terkenal di kota kecil kami, Rumah Makan Haslin Baru namanya.  Kami makan enak disitu, aku yang traktir.   Luar biasa, uang beasiswa sejatinya untuk pendidikan, tetapi sepuluh persennya sudah diambil paksa oleh pegawai korup dan sebagian lagi dihamburkan berfoya-foya oleh pelajar miskin penerimanya....hahaha...

Ditahun yang sama, ada pemilu lagi dan untuk pertama kalinya aku punya hak suara.  'Sogokan' beasiswa yang disunat itu ternyata tidak mampu meyakinkanku memilih Golkar.  Entah karena pendidikan agama disekolah, atau nasehat guru ngaji di surau atau mungkin terbawa suasana karena TPS-nya berada disebuah Madrasah Tsanawiyah, maka aku mencoblos PPP.

Jembatan Merah Berwarna Kuning

Selepas Pemilu 1992 dengan hasil yang sangat dapat diduga, Golkar menang besar lagi, disusul Sidang Umum MPR yang lagi-lagi menetapkan Pak Harto sebagai Presiden dan pembentukan Kabinet Pembangunan baru ditahun 1993, ternyata Golkar semakin menjadi-jadi.  Yang paling kuingat adalah fenomena 'kuningisasi', entah orang gila mana yang punya ide, ruang publik dipenuhi dengan warna kuning, warna Golkar.  Tembok kota, pagar kantor pemerintahan, median jalan, tiang listrik dan telepon, bangunan dan atap pasar, gerbang kota, gerbang gang sempit, pos kamling, semuanya dicat kuning.

Waktu itu aku sudah kuliah di Bogor dan tinggal di Asrama Mahasiswa milik Pemda kampungku dikawasan Mantarena, dekat Jembatan Merah.  Bahkan Jembatan Merah yang secara literal memang berwarna merah tiba-tiba dicat kuning.  Betapa janggal rasanya, ketika harus memberi petunjuk kepada kawan yang hendak berkunjung ke asrama kami "Dari terminal Baranangsiang, naik angkot hijau 03 jurusan Baranangsiang-Merdeka dan turun di Jembatan Merah berwarna Kuning!"

Ada Pemilu lagi tahun 1997 dan aku tetap tidak memilih Golkar.  Tak lama selepas Pemilu, aku mulai bekerja disebuah BUMN keuangan.  Karyawan lama masih bersuka cita atas turunnya bonus satu bulan gaji karena TPS kantor mereka memenangkan Golkar 100%, sebagaimana telah dijanjikan.  "Sialan, kenapa aku tak mulai bekerja sebelum Pemilu!"